Ini hasil penelitian saya: silahkan di download dengan syarat mengirimkan keterangan/biodata ke email saya ada_baday@yahoo.com. hal ini wajib!

Pengaruh Sosialisasi Politik Keagamaan Tarbiyah terhadap Loyalitas Partai PKS

Hidayat Syam

Fakultas Psikologi Universitas Indonesia

Penelitian ini mencoba melihat pengaruh sosialisasi politik keagamaan dengan metode tarbiyah (pendidikan Islam) versi gerakan tarbiyah terhadap identifikasi dan loyalitas kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Peneliti juga berasumsi bahwa pemilih Partai Keadilan Sejahtera peserta tarbiyah lebih loyal dibandingkan pemilih PKS yang tidak mengikuti tarbiyah (non-tarbiyah). Seluruh subjek penelitian (N= 160) adalah mahasiswa pemilih PKS dengan rincian sebanyak 40 subjek adalah non-tarbiyah dan 120 subjek adalah mahasiswa peserta tarbiyah. Menggunakan analisis Sructural Equation Modelling (SEM) hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi politik keagamaan dengan metode tarbiyah merupakan prediktor yang positif dan signifikan terhadap identifikasi partai dan loyalitas PKS. Hasil uji MANOVA menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara tiga kelompok tarbiyah (kelompok tersosialisasi tinggi, sedang, dan tidak ikut tarbiyah) pada kombinasi linear dari sejumlah variabel terikat. Lebih lanjut, uji univariat menunjukkan perbedaan signifikan antara tiga kelompok tarbiyah berlaku untuk setiap variabel terikat yaitu sikap keseluruhan, identifikasi partai, komponen identifikasi partai (afeksi, kognisi, ideologi, dan identitas sosial), dan loyalitas partai dimana ditemukan pemilih PKS peserta tarbiyah lebih loyal kepada PKS daripada pemilih non-tarbiyah.

PENDAHULUAN

Transmisi gerakan Ikhwanul Muslimin di Indonesia telah menghasilkan gerakan dakwah yang dikenal dengan gerakan tarbiyah (Rahmat, 2005). Gerakan Ikhwanul Muslimin adalah sebuah gerakan Islamisme atau gerakan yang menganggap Islam tidak hanya sebagai agama tetapi sekaligus ideologi politik (Roy, 1992). Gerakan tarbiyah muncul sejak tahun 1970-an dengan pusat perkembangan utamanya adalah di kampus-kampus dan sekolah-sekolah dan terus berlangsung hingga sekarang. Sistem pembinaan pengkaderan gerakan tarbiyah seperti halaqah (biasa disebut liqa’ atau mentoring), rihlah, amal ‘jamai (kerja kolektif), mukhayyam (berkemah) telah mengakar dalam pembinaan kader lembaga dakwah sekolah dan kampus.

Setelah Soeharto lengser tahun 1998, gerakan tarbiyah berkembang menjadi partai politik Islam dengan mendirikan Partai Keadilan (PK) yang kemudian berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tahun 2001. Meski telah bertransformasi menjadi partai politik, metode pembinaan yang digunakan PKS tetap mengacu pada sistem pengkaderan dakwah tarbiyah yang telah mengakar di sekolah dan kampus tersebut. Bahkan PKS sendiri secara resmi menjadikan lembaga dakwah kampus (LDK) dan lembaga dakwah sekolah (LDS) sebagai sumber rekruitmen peserta tarbiyah yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga dakwah tersebut (Tim Kaderisasi PKS, 2003). Secara tidak langsung suksesnya perkembangan dakwah tarbiyah di sekolah dan kampus telah memberikan keuntungan politik  bagi PKS yaitu dukungan kader tarbiyah terhadap PKS dengan pencitraan partai dakwah.

Fenomena transformasi gerakan tarbiyah menjadi partai politik menjadi menarik diamati karena Ikhwanul Muslimin sebagai sumber ideologi tarbiyah sangat menekankan pentingnya sebuah negara Islam atau khilafah Islamiyah. Hal ini merupakan karakter orisinil pemikiran tokoh Ikhwanul Muslimin yang salah satunya adalah pemikiran Sayyid Quth yang buku-bukunya sering dirujuk oleh gerakan tarbiyah. Namun nyatanya, gerakan tarbiyah mendirikan suatu partai politik yang terlibat dalam sistem demokrasi yang sejatinya bersifat sekuler dan menunjukkan penerimaan terhadap bentuk negara Indonesia berdasarkan Pancasila. PKS menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah bentuk negara yang ideal dan tidak bisa diganggu gugat (Sembiring, 2007). Pernyataan Sembiring tersebut menginformasikan bahwa PKS tidak akan melakukan usaha mengubah Indonesia menjadi negara Islam. Disinilah dapat dilihat kontradiksi perilaku politik PKS dengan ideologi dakwah Ikhwanul Muslimin atau tarbiyah. Di satu sisi dakwah menghendaki pendirian negara Islam tetapi disisi lain dalam pernyataan politiknya partai tidak menunjukkan usaha perwujudan hal tersebut.

Dalam kondisi tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian tentang perilaku politik peserta tarbiyah terutama aspek identifikasi dan loyalitas mereka terhadap PKS. Perlu dikemukakan bahwa, dalam keterlibatannya dengan demokrasi, hampir setiap perilaku politik PKS dinyatakan berlandaskan dalil keagamaan, misalnya, PKS adalah partai dakwah, berpolitik adalah jihad siyasy (jihad politik), dan tujuan berpolitik adalah untuk dakwah parlemen. Peneliti ingin melihat apakah dalam kondisi tersebut proses pembinaan kader dengan metode tarbiyah memilikii dampak pada terbentuknya identifikasi dan loyalitas peserta tarbiyah terhadap PKS.

Sosialisasi Politik Keagamaan

Sosialisasi politik adalah proses bagaimana individu mendapatkan beragam bentuk orientasi politik, partisipasi politik, derajat keterlibatan, dan ideologi yang mendasari partisipasi politik tersebut (Glencoe, dalam Hepburn 2005). Sosialisasi keagamaan berperan sebagai agen sosialisasi politik ketika berbagai orientasi politik diperoleh individu dari interaksinya dengan pengalaman keagamaan (Davis, 1992). Untuk selanjutnya, peneliti akan menyebut hal ini sebagai sosialisasi politik keagamaan.

Kegiatan tarbiyah kaderisasi PKS dapat dikatakan sebagai sebuah proses sosialisasi politik keagamaan karena dengan mengikuti kegiatan tarbiyah, baik sebelum dan setelah berdirinya PKS, memungkinkan individu untuk mendapatkan pengetahuan dan orientasi politik disamping mendapatkan pengetahuan agama. Misalnya, beberapa prinsip pemikiran Ikhwanul Muslimin yang disosialisasikan dalam gerakan tarbiyah adalah Islam merupakan ajaran bersifat totalitas yang tidak memisahkan satu aspek dengan aspek lainnya. Dalam ungkapan yang sering digunakan; Islam adalah agama sekaligus negara (din wa dawlah) yang artinya Islam menolak sekularisme (Rahmat, 2005). Contoh lainnya, dari berbagai jenis daurah tarbiyah (sarana untuk membekali peserta tarbiyah dengan pengalaman untuk pengembangan keahlian dan pengetahuan), terdapat daurah yang merupakan kegiatan sosial-politik misalnya daurah penyelenggaraan/pengawasan pemilu dan mengelola lembaga kemasyarakatan (RT, RW, Badan Desa, LSM) (Tim Kaderisasi DPP PKS, 2003). Terkait dengan partai politik, dalam kegiatan tarbiyah diberikan materi saluran politik yang bertujuan agar peserta tarbiyah dapat mengetahui hak-hak sosialnya dalam dunia politik, membandingkan beberapa saluran politik untuk melihat kelebihan, kesamaan, dan kekurangannya dengan objektif, memilih saluran politik dengan benar yang sesuai dengan aspirasinya, dan terlibat aktif untuk menyalurkan ide-­idenya dalam memperbaiki masyarakat pada saluran politik yang dipilihnya (Tim Kaderisasi DPP PKS, 2003).

Identifikasi Partai

Identifikasi partai didefenisikan sebagai kedekatan dan identifikasi psikologis individu terhadap partai politik (Greene, 1999). Sedangkan menurut Campbell et al. (1960) identifikasi partai adalah: “an affective attachment to an important group-object in one’s environment”. Dalton, Flanagan, & Beck (1984)  mendefinisikan identifikasi partai sebagai: “psychological ties between individuals and the parties they support….. has proven to be a fundamental aspect of politics in all mass party democracies” (dalam Grenee, 1999:1). Dari beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa identifikasi partai adalah identifikasi psikologis individu terhadap suatu partai politik, berupa sikap dan kedekatan dengan partai politik, dapat bersifat menetap, dan sangat fundamental dalam mempengaruhi perilaku politik individu.

Greene (1999) mengemukakan tiga sumber berbeda dari sikap terhadap partai politik; 1) kedekatan emosional terhadap partai (partisan affects), 2) Keyakinan-keyakinan terhadap partai politik (partisan cognitions), 3) dan rasa menjadi bagian (sense of belonging) dari partai politik (partisan social identification). Ketiga komponen bersifat independen dan saling berinteraksi dalam mempengaruhi sikap dan perilaku politik. Pada penelitian ini, ditambahkan komponen ideologi sebagai dasar pembangun identifikasi partai pemilih sebagaimana dikemukakan Abramowitz & Saunders (2006) bahwa ideologi sangat penting dipertimbangkan berpengaruh terhadap identifikasi partai. Walau cara pendefinisian ideologi berbeda-beda, para ilmuan politik secara umum memandang ideologi sebagai seperangkat keyakinan terhadap peran yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah yang kemudian membentuk respon terhadap berbagai bentuk kebijakan politik yang memiliki ruang lingkup yang luas (Converse dalam Abramowitz & Saunders 2006).

Salah satu peran identifikasi partai adalah membentuk perceptual screen yang menjadi filter terhadap informasi-informasi politik tentang partai yang dipilih individu Campbel (1960). Dengan kata lain, perceptual screen berperan sebagai skema individu dalam hal politik. Identifikasi partai juga dapat mempengaruhi pilihan voting secara langsung atau tidak langsung melalui evaluasi terhadap isu dan kandidat-kandidat yang diusung partai politik (Greene, 1999). Schmitt & Holmberg (1995) menyatakan bahwa identifikasi partai akan menstabilkan perilaku individu pemilih partai dan bila tingkat identifikasi partai menurun maka unsur kestabilan perilaku individu akan merosot (dalam Mujani, 2007). Ketika identifikasi partai berkurang perilaku bergonta-ganti pilihan partai (electroral volatily) akan cenderung meningkat.

Loyalitas Partai

Menurut Djupe (2000) pengertian loyalitas adalah, “a continued psychologycal identification and social attachment arising from involvement with a social or political institution, whether a class, movement, car brand, sports, team, beer, politcal party, religion (hal 2)”. Maka loyalitas partai adalah kelanjutan identifikasi psikologis dan meningkatnya kedekatan sosial yang muncul dari keterlibatan dengan sebuah partai politik.

Djupe (2000) mengemukakan tiga elemen pembangun perilaku loyal. Pertama, elemen ikatan psikologis (psychological ties) yang merupakan keadaan sikap dan perilaku loyal pada objek loyalitas yang diterapkan sepanjang kehidupan manusia (Djupe, 2000). Ikatan psikologis ditunjukkan dengan adanya komitmen individu terhadap objek loyalitas (Hirschman 1970, dalam Djupe 2000). Bagi orang yang loyal, memilih institusi politik selain objek loyalitas adalah hal yang tidak terfikirkan dan bukanlah sebuah pilihan, walaupun ia mendapatkan keuntungan dari hal tersebut (Sunquist, dalam Djupe, 2000).

Kedua, hubungan ikatan sosial (social ties) berfokus pada afiliasi individu dengan objek loyalitas akan menimbulkan usaha-usaha untuk memperkuat jaringan sosial yang membentuk momentum afiliasi yang lebih kuat dan sulit untuk diubah-ubah. Dengan adanya ikatan sosial ini, individu terlibat dalam jaringan sosial untuk mendukung (atau dipaksa mendukung) dan membantu pemeliharaan afiliasi (maintenance of affiliation).

Ketiga, elemen keadaan sosial (social circumstances) dimana dapat diketahui peningkatan dan penurunan kondisi loyalitas partai karena dipengaruhi oleh fenomena atau kejadian-kejadian sosial. Dalam konteks loyalitas partai, misalnya,  terungkapnya skandal partai politik dapat menurunkan loyalitas terhadap partai politik pada partisan yang kurang loyal. Mobilitas geografis dapat menyebabkan hilangnya loyalitas karena individu bisa terlepas dari jaringan ikatan sosial partai politik. Selain itu, media massa juga dapat menunjukkan kondisi loyalitas partai misalnya dengan adanya pemberitaan televisi yang gencar tentang skandal suatu partai politik akan menciptakan peluang bagi individu untuk membentuk pilihan-pilihan politik lain (Djupe, 2000). Djupe juga menjelaskan bahwa orang yang memiliki kualitas pendidikan yang baik, dapat menunjukkan loyalitas yang cenderung bertahan lama.

HIPOTESIS

H1: Terdapat pengaruh sosialisasi politik keagamaan tarbiyah terhadap identifikasi partai, komponen identifikasi partai (afeksi, kognisi, ideologi, dan identitas sosial), dan loyalitas partai pada pemilih Partai Keadilan Sejahtera (PKS) peserta tarbiyah

H2: Terdapat perbedaan kekuatan identifikasi dan loyalitas partai pada pemilih PKS peserta tarbiyah dengan pemilih PKS non-tarbiyah dimana kelompok pemilih peserta tarbiyah memiliki identifikasi lebih kuat dan lebih loyal terhadap PKS.

silahkan ^_^

http://www.4shared.com/file/142654493/e521295

/PENGARUH_SOSIALISASI_POLITIK_KEAGAMAAN_TERHADAP_ID.html